50 Pengusaha halal RI pameran di MalaysiaAneka produk halal dari sejumlah daerah di Indonesia tampil dalam pameran produk halal di Malaysia (Mihas 2013), dengan harapan bisa meraih pasar internasional yang lebih luas di kawasan ASEAN, Asia, Timur Tengah, Eropa.
Menggembosi kekayaan negeri sendiriNahdlatul Ulama (NU) menilai semangat mewujudkan swasembada pangan telah dicederai oleh kegemaran mengimpor enam komoditas strategis.
Kerjasama ekonomi kelompok D-8Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkumpul dengan tujuh kepala negara dan kepala pemerintahan Kelompok-8 (D-8) di Islamabad, Pakistan, Kamis (22/11/2012), untuk mendorong peningkatan perdagangan dan investasi di kalangan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam dari 130 miliar dolar AS saat ini menjadi 507 miliar dolar pada 2018.
Pemerintah harus kendalikan hargaMufti Besar Arab Saudi Syaikh Abdul Aziz Al Asyaikh mengatakan pemerintah harus ikut turun tangan dalam mengendalikan harga-harga barang kebutuhan masyarakat guna melindungi rakyat dari para pedagang yang menaikkan harga semaunya.
Larang mobil pribadi beli premiumKetua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung menyarankan agar pemerintah mengurangi porsi dan alokasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Terlebih, saat ini subsidi BBM diperkirakan bisa mencapai Rp 200 triliun.
PKL sumbang pertumbuhan ekonomiKeberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, para PKL tidak boleh digusur.
Pemerintah gagal atasi krisis panganAliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) menilai pemerintah gagal mengatasi masalah kelaparan dan krisis pangan. Pasalnya, hingga kini pangan hanya dianggap sebagai komoditas, bukan sebagai bagian dari hak asasi manusia.
OECD: kembali ke petani!Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menilai pencapaian ketahanan pangan Indonesia melalui swasembada pangan salah arah. Alasannya karena jumlah penduduk yang kekurangan gizi masih cukup besar.
Aneka produk halal dari sejumlah daerah di Indonesia tampil dalam pameran produk halal di Malaysia (Mihas 2013), dengan harapan bisa meraih pasar internasional yang lebih luas di kawasan ASEAN, Asia, Timur Tengah, Eropa. 
Nahdlatul Ulama (NU) menilai semangat mewujudkan swasembada pangan telah dicederai oleh kegemaran mengimpor enam komoditas strategis. 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkumpul dengan tujuh kepala negara dan kepala pemerintahan Kelompok-8 (D-8) di Islamabad, Pakistan, Kamis (22/11/2012), untuk mendorong peningkatan perdagangan dan investasi di kalangan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam dari 130 miliar dolar AS saat ini menjadi 507 miliar dolar pada 2018. 
Mufti Besar Arab Saudi Syaikh Abdul Aziz Al Asyaikh mengatakan pemerintah harus ikut turun tangan dalam mengendalikan harga-harga barang kebutuhan masyarakat guna melindungi rakyat dari para pedagang yang menaikkan harga semaunya. 
Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung menyarankan agar pemerintah mengurangi porsi dan alokasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Terlebih, saat ini subsidi BBM diperkirakan bisa mencapai Rp 200 triliun. 
Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, para PKL tidak boleh digusur. 
Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) menilai pemerintah gagal mengatasi masalah kelaparan dan krisis pangan. Pasalnya, hingga kini pangan hanya dianggap sebagai komoditas, bukan sebagai bagian dari hak asasi manusia. 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menilai pencapaian ketahanan pangan Indonesia melalui swasembada pangan salah arah. Alasannya karena jumlah penduduk yang kekurangan gizi masih cukup besar. 
