Hindari ijtima politik praktis!

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama menggelar ijtima ulama yang mengamanatkan kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2019. Hasil ijtima mengesankan bahwa ulama sudah terjun semakin jauh dalam politik praktis di Indonesia. Akibatnya umat Islam semakin bingung dan membuat suasana kian tak kondusif.

JAKARTA (suraunet): “Sebaiknya pada ulama Indonesia menghindari bikin ijtima-ijtima yang sifatnya politik praktis,” ujar tokoh PBNU KH Ahmad Bagja melalui siaran pers, Jumat (3/8).

Seharusnya, ulama berperan dalam menyejukan umat melalui keilmuannya. Sehingga tidak perlu dengan ijtima untuk dukung mendukung.

“Sebaiknya alim ulama Indonesia itu sebagaimana sifat sifat keulamaannya, keilmuannya menjadi penyejuk masyarakat untuk tidak terlalu jauh ikut campur dukung mendukung siapa,” beber Bagja.

Apalagi, kelompok yang menggelar ijtima bisa dibilang tak mewakili ulama seluruhnya. Akan tetapi hasil ijtima seakan membawa nama ulama secara keseluruhan.

“Seharusnya kita bisa menghindari diri dari kemungkinan tindakan kolektif beberapa kelompok alim ulama atau yang menamakan alim ulama itu,” tandas Bagja.

Bersikukuh

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Abdul Hakim mengatakan partainya keukeuh memperjuangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden hasil rekomendasi Ijtima’ Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) kepada koalisi pendukung Prabowo Subianto.

Dua paket yang direkomendasikan Ijtima Ulama GNPF itu adalah Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri serta Prabowo Subianto dan pendakwah Abdul Somad.

“Kami akan memperjuangkan rekomendasi Ijtima’ Ulama ke partai koalisi,” kata Hakim kepada Tempo pada Kamis, 2 Agustus 2018.

Hakim mengatakan di internal partai koalisi, rekomendasi Ijtima Ulama GNPF masih hangat diperbincangkan. Dia membantah terjadi kebuntuan. Yang jelas, PKS tetap pada pendirian mengusulkan dua paket rekomendasi Ijtima’ Ulama diakomodir.

“Kami menghormati putusan Ijtima’Ulama,” kata Hakim.

Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri mengatakan ada perbedaan pendapat antara partainya dan Gerindra menyikapi rekomendasi hasil Ijtima’ Ulama GNPF soal pasangan capres dan cawapres dalam pemilu 2019.Gerindra masih mempertimbangkan calon lain di luar rekomendasi, sementara PKS bersikukuh menjalankan rekomendasi Ijtima’ Ulama.

Partai gawangan Sohibul Iman itu pun bersiap menyiapkan kemungkinan strategi lain jika tak ada jalan temu. “Sekarang belum, tapi lihat nanti,” kata Salim Segaf di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Senin, 30 Juli 2018.

Salim menjelaskan, Ketua Umum Demokrat Prabowo tengah berpikir ulang dengan bergabungnya Demokrat ke koalisi gawangan Prabowo itu.

“Jadi Pak Prabowo sudah menerima hasil rekomendasi Ijtima’ Ulama. Tapi dengan bergabungnya Demokrat, tentu ada usulan lain dan pasti akan dibahas,” ujar Salim Segaf di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Senin, 30 Juli 2018.

Sementara PKS, Salim melanjutkan, berkukuh mengikuti hasil rekomendasi Ijtima Ulama yang merekomendasikan dua paket capres-cawapres.

Dua paket yang direkomendasikan Ijtima Ulama itu yakni pasangan Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, serta Prabowo Subianto dan pendakwah Abdul Somad.

“Awalnya kan PKS mengajukan sembilan nama. Tapi kemudian muncul dua nama rekomendasi ulama ini, tentu kita terima,” ujar Salim.

Salim sebagai salah satu dari dua nama cawapres yang direkomendasikan GNPF, mengaku tak masalah tidak dipilih, asalkan Ustad Abdul Somad dipilih.

“Rekomendasi ulama ini pasti melalui kajian, jadi kita harus apresiasi,” ujar dia. “Ustad Somad juga memiliki budi pekerti, santun dan populer”. (rmol.co/tempo.co/ac)

Leave a Reply