Antara sentimen SARA & wapres ulama

Minggu 5 Agustus 2018 saya (CW) menyaksikan sukses Poco Poco sepanjang Thamrin dari lantai 11 swimming pool Hotel Kempinski dan santai bersama Bung Karno (BK) yang sedang melihat kembali album arsip foto Lenso era konfrontasi dengan Barat saat Bung Karno mengharamkan dansa dansi Barat dan memperkenalkan Lenso sebagai tarian berkepribadian Indonesia.

CW: Pak pendaftaran capres sudah tinggal 5 hari kenapa masih belum jelas siapa cawapres ke-13 Jokowi jilid2.

BK: Sekarang ini soalnya seolah ada dikotomi masalah utama kita itu ekonomi atau “residu sara”. Sayang presiden ke-7 tidak punya pilihan yang unik seperti ketika saya bisa mengangkat seorang Tan Kiem Liong alias Mohamad Hasan , pemimpin redaksi harian Duta Masyarakat milik Nahdlatu Ulama menjadi Menteri urusan Pendapatan, Pembeayaan dan Pengawasan yang sekaligus menjadi menteri pertama di Republik ini yang memperkenalkan program pengampunanpajak di Indonesia.

Ia adalah menteri keturunan Tionghoa yang ke 6 setelahMr Tan Po Goan, Siauw Giok Tjhan, Ong Eng Die, Lie Kiat Teng, Oei Tjoe Tat dan Ir David G Cheng ( ke 7).

Tan Kiem Liong saya angkat pada reshuffle kabinet Kerja IV 13 November 1963 pasca wafatnya Ir Djuanda pada 7 November 1963. Saya sengaja mengangkat 3 menteri Tionghoa justru untuk menjawab kerusuhan rasial 10 Mei 1963 di Bandung.

Perhatikan bahwa didalam pemerintahan saya saja, sudah terjadi aksis rasisme yang diulangi pada 5 Agustus 1973 di Bandung lagi (sebagai pemanasan untuk) Malari 15 Januari 1974 di Jakarta. Semua itu merupakan upaya makar terhadap pemerintah yang konstitusional.

CW: Apa relevansi sejarah menteri Mohamad Hasan dengan isu terkini cawapres ke-13.

BK: Mohamad Hasan unik, karena sekaligus mewakili dua kalangan Tionghoa dan Muslim NU. Sekarang ini kan Jokowi seolah dipaksa memilih, harus wapres santri sebab tantangannya adalah voters santri/syariah sedang ekonomi itu soal tehnis, pembukuan saja tidak perlu “negarawan”.

Menlu AS baru saja membawa “permen” US$300 juta untuk appetizer menggulirkan strategi Indo Pacific “mengimbangi” OBOR nya Tiongkok yang ratusan milyar dananya.

Soal ekonomi elite kita harus konkret jangan nanti kecewa lagi sudah memayungi raja Salman, kok investasi ArabSaudi malah jauh lebih besar ke Tiongkok, Rusia dan Malaysia , sedang Indonesia hanya kecipratan sedikit saja.

Kita harus kapok diberi janji waktu teken KMB 1949 mewarisi utang Hindia Belanda US$ 1,2 milyar katanya mau digrojog bantuan seperti Marshall Plan. Ternyata Cuma dikasih kredit expor dan feasibility study Semen Gresik dan Pupuk Sriwijaya.

Sekarang ini sebetulnya kalkulator para kasubdit di semua kementerian mestinya adalah kita ini perlu apa supaya rupiah tidak terpuruk terus. Sudah jelas penyakitnya, kita tidak bisa atau kurang bisa ekspor, kurang produktif, kurang kompetitif hingga tidak bisa akumulasi proruksi, ekspor dan surplus devisa. Nah ada yang emosional kita kontrol devisa lagi seperti zaman saya dulu.

Kontrol devisa menimbulkan pasar gelap devisa dengan kurs gelap berlipat ganda kurs resmi. Rupiah tetap terpuruk, investasi macet total. Itu kesalahan resim saya 10 tahun 1957-1967.

Tapi setelah itu selama 30 tahun rezim kanan Soeharto juga mengulangi kesalahan yang sama, proteksi industri domestik berlebihan, giliran dilanda krismon dan persaingan global, seluruh kekuatan industri kita ternyata Cuma jago kandang yang tidak mampu bersaing di pasar global.

Tapi sekarang sudah ada upaya kebangkitan kalau kita amati ekpor manufakturing sudah mulai menggeliat. Arus investasi konkret seperti pabrik batere lithium di ujung Halmahera dari RRT juga membuktikan Indonesia tetap punya daya tarik, asal jangan diganggu atau malah dimaki sebagai invasi Tiongkok.

Jadi sentimen sara itu merupakan aksi bunuh diri dari oposisi yang sangat mengganggu eksistensi dan kinerja Republik Indonesia yang sengaja dibuat oleh elemen subversif persis seperti kemudian terbukti CIA berada dibelakang aksi rasis 10 Mei 1963, 5 Agustus 1973, serta konflik internal elite berebut kekuasaan mewarnai Malari 1964, penyerbuan ITB 1978 dan The Rape of Jakarta 1998.

CW: Wah muter muter tetap tidak konkret siapa cawapres ke-13.

BK: Kayaknya memang semua elite merasa cawapres ke-13 ini Cuma ban serep sebab mereka mau free flight muka baru 2024. Kalau Cuma ban serep dan fungsi utamanya vote getters ya tergantung “mood pemilih voters”.

Apa mereka dikuasai “fatwa agama” atau dihadapkan tantangan ekonomi yang bisa lebih memburuk kalau ekonomi negara diurus pakai “ritual agama”.

Seminar PDBI Rabu 8/8 bertema Its the Economy Stupid. Ekonomi AS tumbuh 4,1% maka Trump tenang tenang saja kita “nyaris panik” dengan kurs terbang mau ditangkar dengan kontrol devisa yang sangat berbahaya bagi iklim investasi.

Sayang Presiden tidak punya seorang ekonom sekaligus “ustads” seperti waktu saya bisa mengangkat pengusaha yang mengerti bisnis tapi berasal dari partai NU waktu itu partai terbesar kedua setelah Masyumi saya bubarkan 1960.

Ya terserah perhitungan elite sekitar presiden Jokowi dalam mematangkan putusan siapa cawapres ke-13 yang toh Cuma ban serep saja. Kita tunggu saja Jumat 10 Agustus toh akan ketahuan.

CW: Terima kasih atas pencerahan bapak, rakyat memang butuh Poco Poco untuk melupakan stress politik elite yang berkepanjangan di timpa gempa Lombok Utara hari Minggu ini.

Christianto Wibisono
Ketua Pendiri PDBI

Leave a Reply