Pemilu bisa cegah orang jahat memimpin negeri ini, jangan golput!

Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menyatakan, pihaknya mendukung imbauan Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Mahfud MD, agar masyarakat tidak golput pada Pilpres 2019.

JAKARTA (suraunet): “Ya memang harus begitu. Jangan pernah golput karena itu sia-sia dan tidak memberikan kontribusi ke negara. Memilih itu bentuk partisipasi konkret kepada negara,” kata Karding, ketika ditanyai wartawan, Senin (20/8).

Alasan kedua, lanjut Karding, masyarakat harus betul-betul melihat data dan mempelajari track record calon pemimpin yang maju. Apakah dia bersih atau tidak, punya kapasitas atau tidak.

“Jadi maksudnya di situ, jangan terpengaruh isu-isu, jargon-jargon, hanya melihat tampak luar,” kata Karding.

Sebelumnya, Mahfud MD mengajak masyarakat Indonesia khususnya para pendukungnya agar tidak melakukan golput saat pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019.

Menurut Mahfud, golput bisa merugikan diri sendiri dan membuat orang yang tidak mumpuni terpilih menjadi pemimpin.

“Saya katakan golput itu merugikan diri mereka sendiri yang golput,” ujar Mahfud MD seusai memberikan pembekalan kepada para bacaleg DPR RI Partai Solidaritas Indonesia di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta, Senin (20/8).

Mahfud mengatakan, pemilu bukan saja untuk memilih pemimpin yang baik. Namun terutama, kata dia, pemilu adalah momentum mencegah yang jahat memimpin negara ini.

“Kalau tak dia gunakan haknya, pasti akan terpilih orang yang lebih jelek lagi yang dia bayangkan tak bisa dipercaya. Jadi, jangan golput hanya karena alasan tidak ada calon yang bagus, tetapi cegahlah yang jahat untuk menjadi pemimpin,” jelas dia.

Dia menilai banyak yang rencana golput di pemilu merupakan orang-orang cerdas, rasional dan mempunyai harapan untuk masa depan bangsa. Karena itu, dia berharap mereka ini tidak golput, tetapi menggunakan hak suaranya.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan jika pemilihan melalui proses di partai politik, hal tersebut wajar dan konstitusional. Namun, dia berharap proses di parpol bisa berjalan sehat.

“Ada mekanismenya melalui parpol, itu enggak bisa dihindari, itu konstitusional juga, justru parpol itu harus ada, tetapi harus sehat, maka dari itu saya hadir di partai ini (PSI),” pungkas dia.‎

Jauhi korupsi

Mantan Ketua MK Mahfud MD hadir dalam kopi darat (kopdar) calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Lewat pidato pembukanya, Mahfud meminta mereka untuk menjauhi tindakan korupsi.

“Saat orang mulai terjun di politik, orang gegap gempita ingin memperbaiki. Tapi kalau sudah masuk (Parlemen) godaan banyak,” kata Mahfud di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Mahfud tak memungkiri, keberadaan partai politik di Indonesia memiliki citra yang buruk. Karenanya, Mahfud berharap lahirnya PSI dan calon anggota dewan dari partai besutan Grace Natalie ini, bisa menjadi virus positif di perpolitikan Indonesia.

“Saudara sudah dibekali untuk menjadi Caleg untuk anggota DPR, saya sejak awal mendukung kelahiran PSI ini, sebagai partai baru dengan maksud dan harapan menjadi virus positif perpolitikan Indonesia,” jelas dia.

Mahfud menegaskan, terciptanya negara demokrasi yang baik didukung dengan empat pilar, yakni Legislatif, Yudikatif, Eksekutif, dan media. Dia pun percaya, jika kelak PSI bisa menjaga empat hal tersebut tetap baik, maka panggilan sejarah akan bisa menjadi hal baru bagi Indonesia dan PSI sendiri.

“Sekarang ini, pilar-pilar itu mulai keropos, dimakan rayap, dan oleh karena itu PSI harus memenuhi panggilan sejarah untuk memperbaiki itu,” pungkas Mahfud.

Teken Surat Pernyataan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan pembekalan kepada seluruh bakal calon legislatif yang telah dinyatakan lolos proses seleksi.

Pembekalan dilakukan di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Senin (20/8/2018).

Acara tersebut juga dihadiri mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang juga memberikan materi pembekalan.

Usai mendapatkan pembekalan materi dari Mahfud MD, para bacaleg tersebut menandatangani surat pernyataan berkekuatan hukum.

Dimana melalui surat pernyataan itu mengharuskan seluruh calon legislatif PSI apabila sudah terpilih nanti dapat melaporkan kinerjanya kepada publik.

“Ketika mereka jadi anggota DPR jadi kalau ada yang bolos bisa diberikan hukuman yang suka misalnya tidak jelas dan tidak bisa mempertanggung jawabkan produktifitas sebagai anggota dewan itu bisa kita tindak, ada aturan dan mekanismenya,” ujar Ketua Umum PSI Grace Natalie.

Grace menjelaskan nantinya, seluruh bacaleg PSI yang berhasil lolos ke parlemen dapat dikenai hukuman apabila melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan baik untuk partainya sendiri maupun masyarakat.

“Itu bisa diberi sanksi berupa pemecatan atau pergantian antar waktu supaya kita tidak bisa melihat ada kursi kosong dan anggota gak jelas, bisa kita minta pertanggung jawabannya,” katanya. (beritasatu.com/merdeka.com/tribunnews.com/ac)

 

Leave a Reply